REPLANTING
REPLANTING SAWIT

REPLANTING

Replanting adalah salah satu upaya untuk mempertahankan produksi kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Dirjen Perkebunan (2017) tercatat luas perkebunan Tanaman Tidak Menghasilkan/ Tanaman Rusak (TTM/TR) mencapai 206.501 ha. Sebagian besar kelapa sawit tidak menghasilkan tersebut berbentuk perkebunan rakyat. Beberapa permasalahan yang mendasari perlu dilakukannya replanting perkebunan rakyat antara lain umur tanaman sudah tua > 25 tahun, produktivitas rendah yakni <10 ton TBS/ha/th, bahan tanaman tidak unggul (illegitim), kesulitan panen karena tinggi tanaman >12 meter dan kerapatan tanaman rendah yakni <80 phn/ha (PPKS, 2016). Pelaksanaan replanting perkebunan rakyat dihadapkan pada beberapa permasalahan yang mengakibatkan upaya replanting belum terlaksanan dengan baik. Beberapa kendala mendasar yang menghambat pelaksanaan replanting adalah kekurangan modal dan kekhawatiran kehilangan pendapatan pada masa peremajaan. Ditambah rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani untuk melakukan proses replanting. Pemilihan metode replanting akan menentukan keberhasilan budidaya kelapa sawit generasi selanjutnya di areal tersebut. Menurut Susanto dan Hartono (2002) metode replanting dikelompokkan menjadi metode tanpa bakar, underplanting, metode bakar, dan chipping. Ditambahkan PPKS (2016) replanting dapat dilakukan dengan metode tumbang serentak dan intercropping. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1995 tentang pelarangan pembukaan lahan tanpa pembakaran maka replanting metode bakar tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Sebaliknya metode tumbang serentak dan chipping tergolong mahal dan metode ini lebih banyak dilakukan Perusahaan Besar Swasta (PBS).

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) REPLANTING

1. Surat Permohonan 2. Profil Lahan 3. Profil Kebun 4. Rencana Kerja Atau RAB 5.Surat Kuasa Asli Masing-Masing Anggota Kelompok Tani/Gapoktan/Kud 6.Scan Ktp Dan Kk Asli Atau Surat Keterangan Rekaman Kependudukan Masing-Masing Pekebun 7.Fotocopy Shm Atau Bukti Legalitas Lahan Lain (SKT, Girik, Sporadik, Letter C, Pletok, AJB, Hak Adat/Komunal) 8. Legalitas & Susunan Pengurus Kelompok Tani/Gapoktan/Kud (Badan Hukum) 9. Peta Usulan Lokasi Kebun Dan Titik Koordinat Kebun 10. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan A.Surat Perjanjian Kerjasama Dengan Pks 11.Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kerja A.Surat Perjanjian Kerjasama Dengan Penangkar Benih 12. Surat Pernyataan Metode Peremajaan A.Surat Pernyataan Menggunakan Metode Tumbang Serempak B.Surat Pernyataan Akan Dikerjakan Secara Mandiri (Swadaya/Secara Kontrak Dengan Pihak Ketiga) 13. Dukungan Dari BANK Mitra BPDPKS A.Surat Pernyatan Dukungan Dari Bank Mitra B.Scan Buku Rekening Masing Masing Pengusul C.Daftar RekeningProses verifikasi permohonan akan dilakukan oleh petugas pada Dinas Pertanian dan akan di ajukan ke Dinas Provinsi dan Pusat.

Jika semua telah lengkap dan memenuhi syarat, Dinas Kabupaten Membuat SK CPCL a.n Bupati dan akan masuk ke DITJENBUN, lalu akan dikeluarkan SK dari DITJENBUN, tanda tangan 3 pihak, lalu beberapan bulan kemudian dana bantuan akan cair ke rekening kelompok.

Share Pelayanan

Komentar Pelayanan